Peranan  Akademis Tuk Capaian Pembangunan EKP UTU Sembangi Lokal Karya SDG's
  • Prodi Ekonomi Pembangunan
  • 22. 10. 2021
  • 0
  • 663

Banda Aceh-Pembangunan dalam dibanyak negara berkembang sangat di perlukan guna mengejar ketertinggalan pembangunan dan mencapai kehidupan yang layak. SDG’s (Suistainable Doevelopment Goals) sendiri merupakan pembaharuan dari MDG’s (Milenial Development Goals) yang telah berakhir pada tahun 2010 lalu, di mana MDG’s ini dianggap belum mampu mengakomodir banyaknya masalah yang terjadi. Pelaksanaan MDG’s ini seolah hanya dilakukan oleh pemerintah saja dan dianggap belum mampu menjawab banyaknya tantangan.

Pun, SDG’s ini sendiri diperuntukkan dalam percepatan dalam proses pembangunan, yangmana seluluruh anggota UN ikut terlibat dan harus melaksanakan kegiatan tersebut, baik negara maju maupun negara berkembang. SDG’s ini secara umum dibagi ke dalam 196 isu yang jika dilihat dari sektornya terdapat 17 sektor yang dipecahkaan dari permasalah Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum.  Adapun SDG’s ini jika ditinjau dari pelaksananya mulai dari intitusi pemerintah, peranan akademisi, hingga LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) ikut terlibat sesuai konsentrasinya masing-masing.

Prodi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Teuku Umar yang secara konsentrasi (core) pada Agro and Marine Industry, seperti tertuang pada visi misi UTU, hal tersebut tentu bukanlah hal yang asing. Bilamana hal tersebut sudah dilakukan dan diaplikasikan pada banyak kagiatan, berupa KKN tematik SDG’s Desa, Penelitian, hingga ke pembahasan yang disertai diskusi-diskusi di ruang perkuliahan.

Pada kegiatan Lokal Karya yang diselenggarakan di Aula Prof. A. Majid Ibrahim (inisiator BAPPENAS) ini dihadiri masing-masing delegasi dari berbagai lembaga dan organisasi, baik LSM, instansi pemerintahan, maupun dari akademis sendiri, seperti Prodi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Teuku Umar. Aceh Barat, pun tak ketinggalan dalam acara tersebut.

Dari beberapa poin yang didapai yakni, pernanan pembangunan itu dapat dicapai jika adanya sinergi dari berbagai pihak menurut konsentrasinya masing-masing, sehingga memudahkan dalam melaksanakan proses pembangunan tersebut, seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden terkait pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Lainnya :