Pimpinan UTU Evaluasi “Progres” Dokumen Peta Jalan Reformasi Birokrasi
  • UPT_TIK
  • 24. 07. 2021
  • 0
  • 788

MEULABOH, UTU – Jajaran Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama Universitas Teuku Umar (UTU) bersama  Manajer Area Tim Reformasi Birokrasi, melakukan evaluasi kemajuan (progres) terhadap dokumen peta jalan reformasi birokrasi yang sebagian telah disiapkan oleh masing-masing unit kerja atau area. Evaluasi progres berlansung secara tatap muka di Ruang Rapat Utama Gedung Terintegrasi UTU, Sabtu-Minggu, 24-25 Juli 2021.

Dalam evaluasi itu, masing-masing unit kerja atau area diminta menyampaikan hasil kerja dan kendala.  Bahasan dan penyampaian tersebut sesuai petunjuk peta jalan birokrasi reformasi. “Evaluasi yang dilakukan terkait dengan rencana apa saja yang akan dilakukan ke depan, dampak dan hasil perubahan yang sudah dicapai, tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi selama ini dalam menyelesaikan tugas masing-masing unit.”

Kepala Biro Akademik, Drs. Muslim Raden, M.Si menyampaikan,  pelaksanaan rapat ke-2 hari ini untuk menyamakan persepsi masing2 area sehingga alur pikirnya sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ada sedikit kabur mengenai tugas masing-masing area.

Sementara Yoga Nugroho, SP.,MM mengharapkan kepada masing-masing area dapat menyiapkan dokumennnya. Dan kepada manajer area bisa menyampaikan capaian yang sudah dilakukan. “Tugas yang paling penting adalah masing-masing manajer area harus menyampaikan rencana aksi”.

Zulfirman, SE.,M.Si menegaskan, dokumen peta jalan reformasi birokrasi yang telah diselesaikan harus disampaikan dalam bentuk elektronik kepada Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui email rb.dikti@kemdikbud.go.id, paling lambat pada 18 Agustus 2021.

Masing-masing area atau unit kerja yang dibebankan tugasnya adalah area manajemen perubahan, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penataan dan penguatan organisasi/kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sistem manajemen SDM Aparatur, area penguatan peraturan perundang-undangan, area peningkatan kualitas pelayanan publik, area unit pelayanan terpadu. (***)

Lainnya :